MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI

-

 


Masih banyak buku dan tulisan-tulisan yang sampai sekarang menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi Negara. Padahal menurut UUD 1945, hasil amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara. UUD hasil amandemen menciptakan lembaga-lembaga Negara dalam hubungan fungsional yang horizontal, bukan dalam hubungan struktural yang vertikal.

MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi Negara yang dulu dilekatkan kepadanya karena MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang asli.

Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara di masa lalu didasarkan juga pada bunyi penjelasan, Bagian Sistem Pemerintahan Negara butir III, yang menggariskan bahwa “Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Yang kemudian dimasukkan juga di dalam Ketetapan MPRS Nomor: XX/MPRS/1966. Padahal, seperti dikemukakan di atas, UUD hasil amandemen tidak lagi memiliki penjelasan dan Tap MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 sudah tidak berlaku, baik karena dicabut pada tahun 2000 dengan Tap Nomor: III/MPR/2000 maupun karena konsekuensi bahwa menurut UUD 1945 hasil amandemen Tap MPR bukan lagi merupakan peraturan perundang-undangan.

Sekarang ini MPR bukan lagi pelaksana kedaulatan rakyat karena Pasal 1 ayat (2) sudah di amandemen dengan ketentuan baru yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kedudukan MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi Negara melainkan sejajar dengan lembaga Negara lainnya seperti DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK. Dengan demikian, meskipun MPR masih berwenang menetapkan dan mengubah UUD serta melakukan impeachment (pemberhentian dalam masa jabatan) terhadap presiden, ia bukan lembaga tertinggi Negara sebab wewenang itu hanya pemberian fungsi sebagai bagian dari proses-proses di lembaga Negara yang lainnya. (sumber: Buku Perdebatan Hukum Tata Negara yang ditulis oleh Mahfud MD)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

-
Gambar
BUKAN KERAJAAN BELANDA YANG PERTAMA MENJAJAH INDONESIA TAPI VOC Oleh : Dede Ika Murofikoh Kekeliruan beberapa pelajar beranggapan bahwa yang menjajah Indonesia sekitar 350 tahunan adalah kerajaan Belanda (negara Belanda). Padahal sebenarnya yang menjajah Indonesia pertama kali bukanlah Kerajaan belanda sendiri, tapi VOC. Meski sama-sama Belanda namun kedua hal ini sangatlah berbeda. Tentu saja istilah VOC sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai pelajar. Penjajahan yang dilakukan terhadap Indonesia yang dilakukan sekitar 350 tahun itu terbagi kedalam dua fase, yang masing-masing dipegang oleh dua kekuasaan yang berbeda. Sebelum tahun 1840-an Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia zaman penjajahan) dikuasai oleh kongsi perdagangan Belanda VOC ( Verenigde Oost-Indosche Compagnie ).  Kongsi ini adalah yang mula-mula mendatangi Hindia Belanda dalam rangka mencari rempah-rempah, namun seiring dengan perkembangannya akhirnya VOC memiliki tujuan politik untuk memonopoli perdaga...
Read more »
-
Gambar
  INDONESIA TIDAK SEPENUHNYA TRIAS POLITIKA Secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsep trias politika Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia. Namun penerapan konsep trias politika tersebut tidak secara absolut. Hal tersebut karena ternyata konsep tria politika Montesquieu menyatakan pembagian kekuasaan hanya berdasarkan fungsi Negara secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan di Indonesia selain tiga lembaga kekuasaan tersebut masih terbagi lagi. Salah satu kekuasaan yang terdapat di Indonesia selain kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dikenal pula tiga macam kekuasaan Negara lainnya yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif/inspektif dan kekuasaan moneter. Ketiga kekuasaan tersebut termasuk ke dalam pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan Negara dilakukan pada...
Read more »
-
Gambar
  HAK DAN KEWAJIBAN DPR-RI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kewenangan DPR demikian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD amandemen yang berbuyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Hak yang dimiliki oleh DPR diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, dan strategis, berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-und...
Read more »